Kenaikan Harga BBM Terancam Batal Besar Kecil Normal TEMPO.CO , Jakarta:- Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 1 April terhadang penolakan fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat. Selain partai oposisi yang jauh-jauh hari menolak, koalisi fraksi pendukung pemerintah dalam Sekretariat Gabungan pun belum bulat mendukung. Empat fraksi di DPR memastikan akan menolak, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Keadilan Sejahtera. Adapun Partai Persatuan Pembangunan mengisyaratkan penolakan, Golkar masih mengkaji. Padahal Partai Keadilan Sejahtera, Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan adalah partai pendukung pemerintah. Fraksi yang sejauh ini tegas mendukung adalah dari Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta menegaskan, sikap partainya tidak akan berubah meski sudah mendapat penjelasan langsung dari Presiden soal rencana itu. "Dalam dua hari ini kami akan sampaikan sikap resmi, dan hasilnya tidak akan jauh (yakni menolak kenaikan)," ujar Anis di gedung DPR kemarin. Pemerintah dianggap belum mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak dan hasil tambang untuk menyehatkan anggaran pendapatan dan belanja negara. "Selama ini pemerintah gagal memperbaiki penerimaan negara sehingga APBN terus terbebani," ujar Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husein. Anggota Komisi Keuangan dari Gerindra, Sadar Subagyo, mengatakan opsi menaikkan harga BBM baru akan menjadi pilihan partainya jika pemerintah sudah memaksimalkan pendapatan. "Kami menolak karena kenaikan ini tidak rasional dan tidak masuk akal," ujar Sadar. Sekretaris Jenderal PPP Muhammad Romahurmuziy menyarankan pemerintah menaikkan harga BBM setelah dua tahun. Sebelum menaikkan harga BBM, pemerintah diminta menyiapkan infrastruktur konversi minyak ke gas. Kelima fraksi yang menolak memiliki 232 kursi dari 560 kursi yang ada di DPR atau sekitar 41,4 persen. Jika rencana kenaikan ditolak dalam pembahasan APBN Perubahan di Badan Anggaran, hal itu tidak akan berlanjut ke sidang paripurna DPR. Menteri Perekonomian Hatta Rajasa masih meyakini semua fraksi koalisi bakal satu suara dalam menanggapi kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. "Semua rasionalitasnya sama bahwa kondisinya seperti itu. Tidak ada (pertentangan)," ucap Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu.